Home Ekonomi Dampak Pembangunan Infrastruktur Tak Maksimal. Mengapa ?

Dampak Pembangunan Infrastruktur Tak Maksimal. Mengapa ?

424
0
SHARE
Dampak Pembangunan Infrastruktur Tak Maksimal. Mengapa ?

Keterangan Gambar : Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Jakarta, INTERNEWS - Pembangunan infrastruktur yang menjadi andalan pemerintahan Joko Widodo dinilai kurang memberikan dampak kepada setkor lain. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo, mengatakan kurang maksimalnya dampak pembangunan infrastruktur salah satunya dilihat dari adanya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang infrastruktur, Krakatau Steel melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

"Kontraktor kita mati 45.000, UKM yang berkolaborasi jadi koperasi mati 40.000 lebih dalam tempo 3 sampai 4 tahun terakhir. Data semua ada di media, ternyata PHK daripada industri yang mendukung infrastruktur justru terjadi, misalnya Krakatau Steel," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).

Bambang mengatakan, pengerjaan infrastruktur terus dikebut dengan menghabiskan dana yang cukup fantastis sekitar Rp 400 triliun. Namun, pada kenyataannya, tidak banyak hasil atau imbal balik yang diperoleh dari pembangunan tersebut.

"Kami lihat infrastruktur sudah dibangun dengan anggaran sekitar Rp 400 triliun lebih, angka ini lebih tinggi dari kabinet sebelumnya sekitar Rp 120 triliun lebih. Tapi kami lihat hampir tidak maksimal hasil dari infrastruktur," jelasnya seperti ditulis merdeka.com.

Tidak hanya badan usaha yang belum menikmati adanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga masyarakat. Di beberapa daerah penyediaan air bersih masih menjadi kesulitan besar yang harus diselesaikan.

"Saya lihat seharusnya infrastruktur ini bisa menjadi jaminan untuk kebutuhan dasar masyarakat, misal air minum. PDAM di Denpasar hanya 30 persen, Medan 32 persen, Dumai lebih prihatin hanya 1 persen penduduk yang dapat PDAM. Semarang, Jakarta 60 persen, tapi itu tidak ada perubahan sama sekali," kata Bambang.

Untuk itu, Bambang menegaskan, harus ada perubahan nyata di tahun mendatang. Agar pembangunan infrastruktur tidak hanya menjalankan pembangunan tanpa memberi dampak sebanyak-banyaknya bagi rakyat.

"Kami lihat dari anggaran yang sudah disetujui ini, kami harap agar DPR tidak hanya menjadi tukang stampel. Kami ingin memberikan masukan kritis, sehingga anggaran infrastruktur di 2020 diharapkan mendapatkan yang terbaik," tandasnya. (ATS)


Photo : Google Image