Home Politik Inilah Besaran Uang Pensiunan Bulanan Anggota DPR

Inilah Besaran Uang Pensiunan Bulanan Anggota DPR

113
0
SHARE
Inilah Besaran Uang Pensiunan Bulanan Anggota DPR

Jakarta, INTERNEWS - Anggota DPR tak hanya mendapatkan gaji ketika menjabat, tapi juga mendapat uang pensiun seperti yang diterima anggota DPR periode 2014-2019 yang telah memasuki purnabakti. Dirut PT Taspen Iqbal Latanro menyatakan, untuk anggota yang menjabat dua periode atau lebih akan mendapatkan uang pensiun Rp 3,8 juta per bulan.

"Nanti akan dibayar setelah pensiun. Kalau dia dua periode jadinya Rp 3,8 juta. Kalau yang satu periode Rp 3,2 juta," kata Iqbal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/9) seperti dikutip kumparan. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang telah menjabat tiga periode di DPR (15 tahun) akan mendapatkan Rp 3,8 juta setiap bulannya. Nominal yang sama untuk anggota DPR seperti Akbar Faizal, Maruarar Sirait, dan lain sebagainya.

Sementara untuk mereka yang menjabat satu periode seperti Anang Hermansyah, akan mendapatkan nominal lebih kecil dari anggota yang telah dua periode lebih. "Pak Fahri dapatnya cuma Rp 3,8 juta," kata Iqbal.

Untuk bulan pertama lepas dari anggota DPR, eks legislator Senayan juga akan mendapatkan Tabungan Hari Tua (THT) sebanyak Rp 15 juta, yang akan dibayarkan sekali saja. Penjelasan lebih detail disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Dia menyebut, ketentuan dana pensiun para wakil rakyat itu mirip dengan mekanisme pada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Hampir sama semua ketentuannya persis, mirip dengan ASN, PNS, sama persis. Rata-rata kalau yang menjabat penuh rata-rata sekitar Rp 3,7 juta," kata Indra saat meninjau geladi bersih pelantikan anggota DPR periode 2019-2024.

Indra mengungkapkan, pembayaran dana pensiun itu akan diberikan pada bulan depan. Dana itu akan diberikan hingga anggota dewan tersebut meninggal dunia. Untuk pimpinan DPR seperti Fahri Hamzah, Indra menegaskan tak ada perbedaan nominal dana pensiun, sebab pada dasarnya status keanggotaan anggota biasa dan pimpinan DPR sama. "Semua sama. Pimpinan kan dalam persidangan, kalau di dalam status keanggotaannya sama," sebutnya.

Photo : dpr.go.id