Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan diperpanjangnya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk yang keempat kalinya. Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, meminta agar anggota-anggota DPR RI bekerja dengan benar. “DPR harus lebih serius bekerja. Jangan hanya mau makan gaji buta dan meraup pendapatan ratusan juta dari sekian banyak tunjangan tapi kinerjanya kosong,” ujarnya pada Selasa (05/10/2021).

PSI menilai RUU PDP sebagai salah satu Rancangan Undang-undang yang sangat penting untuk segera disahkan. “Selama beberapa bulan terakhir banyak sekali peretasan data pribadi menimpa perusahaan dan instansi di Indonesia. Bahkan sampai sertifikat vaksinasi milik Presiden Jokowi menyebar di internet. Kita sudah terlalu lama menunggu DPR mengesahkan RUU PDP ini agar ada landasan hukum yang jelas jika terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi milik warga negara,” kata Sigit.

Perpanjangan pembahasan RUU PDP diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/9/2021), di Gedung DPR, Jakarta. “DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi,” kata pimpinan sidang, Muhaimin Iskandar. Selain RUU PDP, ada dua RUU yang masa pembahasannya diperpanjang: RUU Landas Kontinen dan RUU tentang Praktik Psikologi.

Pembahasan RUU PDP sebelumnya sudah tiga kali diperpanjang. Perpanjangan ketiga ditetapkan pada rapat paripurna Selasa, 22 Juni 2021 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Perpanjangan ini dilakukan atas permintaan Komisi I.

Sigit mengingatkan, RUU PDP merupakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. “RUU ini seharusnya sudah disahkan DPR setahun silam, namun pada 29 September 2020 DPR memutuskan untuk memperpanjang pembahasan RUU ini. Pada 10 Februari 2021, DPR kembali memperpanjang masa pembahasan dan ini selalu berulang setiap DPR masuk masa persidangan baru,” ungkapnya.

“Masa selama setahun ini DPR tidak bisa melakukan lobi-lobi untuk menyatukan pendapat? Kalau misalnya sudah mentok, apa tidak bisa dilakukan voting agar pembahasannya tidak berlarut-larut seperti sekarang?”

-Sigit Widodo, Juru Bicara PSI

Hingga saat ini, belum adanya kesepakatan tentang posisi lembaga khusus pengawasan perlindungan data pribadi menjadi alasan belum disahkannya RUU PDP. Beberapa fraksi di DPR RI meminta lembaga ini berada di bawah presiden, sementara Kementerian Kominfo dan Fraksi Nasdem meminta lembaga ini berada di bawah Kominfo.

PSI berharap segera ada titik temu terkait perbedaan ini. “Masa selama setahun ini DPR tidak bisa melakukan lobi-lobi untuk menyatukan pendapat? Kalau misalnya sudah mentok, apa tidak bisa dilakukan voting agar pembahasannya tidak berlarut-larut seperti sekarang?” kata Sigit.

Sigit mengingatkan, masyarakat sudah kesal dengan kinerja DPR yang semakin memburuk. “Ketika bulan lalu seorang anggota DPR mengungkapkan besarnya pendapatan yang diperoleh dari sekian banyak tunjangan, masyarakat semakin mempertanyakan kinerja DPR ini. Seberapa susahnya sih, lebih serius lagi membahas RUU-RUU Prolegnas yang sudah ditetapkan sendiri oleh DPR?” ujarnya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat menyayangkan dana yang demikian fantastis untuk ajang balap mobil Formula E di tengah kondisi sulit akibat pandemi Covid-19. Akan jauh lebih baik jika uang tersebut digunakan untuk menyelamatkan perempuan dari kekerasan.

“Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2020 mengungkapkan DKI Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai provinsi tertinggi angka kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana akan mengoptimalkan bonus demografi jika Pemprov DKI Jakarta tidak punya keberpihakan terhadap perempuan? Ini ironis. Di saat ada ribuan perempuan dan anak hidup dalam ketakutan, Pak Anies lebih antusias menggelontorkan uang untuk memfasilitasi tamu asing adu balap mobil listrik,” kata Juru Bicara DPP PSI, Mary Silvita, Minggu 25 September 2021.

 

Ini ironis. Di saat ada ribuan perempuan dan anak hidup dalam ketakutan, Pak Anies lebih antusias menggelontorkan uang untuk memfasilitasi tamu asing adu balap mobil listrik.”

-Mary Silvita, Juru Bicara PSI

Data Komnas Perempuan, pada 2020, menyebut terjadi 2.461 kasus kekerasan terhadap perempuan di DKI Jakarta. 2.052 kasus terjadi di ranah domestik (83,38%), sisanya terjadi di ranah publik sebanyak 392 kasus (15,93%).

Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak (KSPPA) DPP PSI mencatat berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dan anak korban kekerasan seksual dalam mengakses pertolongan dan penegakan hukum. Sebagai contoh, kata Mary, tidak ada sosialisasi dan edukasi memadai tentang kekerasan seksual di dalam masyarakat menjadikan para korban sering harus menanggung beban berlapis. Selain beban psikologis, mereka juga mendapat berbagai bentuk perundungan.

“Rp 1 triliun akan sangat berarti bagi korban untuk mendapatkan pemulihan, baik fisik maupun psikis. Rp 1 triliun akan menyelamatkan banyak perempuan melalui program proteksi yang memadai untuk mencegah kekerasan di dalam rumah maupun di tempat kerja, program edukasi dan sosialisasi agar budaya menyalahkan korban tidak lagi lestari, atau program pembebasan biaya visum dan pengobatan para korban. Banyak hal yang bisa dilakukan jika saja ada keberpihakan nyata,” pungkas Mary.

Sejak awal, PSI menolak penyelenggaraan Formula E di tengah pandemi dan uangnya berasal dari APBD. Pekan ini, Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha menyuarakan kembali sikap tersebut dalam sebuah video yang viral di media sosial.