Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan diperpanjangnya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk yang keempat kalinya. Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, meminta agar anggota-anggota DPR RI bekerja dengan benar. “DPR harus lebih serius bekerja. Jangan hanya mau makan gaji buta dan meraup pendapatan ratusan juta dari sekian banyak tunjangan tapi kinerjanya kosong,” ujarnya pada Selasa (05/10/2021).

PSI menilai RUU PDP sebagai salah satu Rancangan Undang-undang yang sangat penting untuk segera disahkan. “Selama beberapa bulan terakhir banyak sekali peretasan data pribadi menimpa perusahaan dan instansi di Indonesia. Bahkan sampai sertifikat vaksinasi milik Presiden Jokowi menyebar di internet. Kita sudah terlalu lama menunggu DPR mengesahkan RUU PDP ini agar ada landasan hukum yang jelas jika terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi milik warga negara,” kata Sigit.

Perpanjangan pembahasan RUU PDP diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/9/2021), di Gedung DPR, Jakarta. “DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi,” kata pimpinan sidang, Muhaimin Iskandar. Selain RUU PDP, ada dua RUU yang masa pembahasannya diperpanjang: RUU Landas Kontinen dan RUU tentang Praktik Psikologi.

Pembahasan RUU PDP sebelumnya sudah tiga kali diperpanjang. Perpanjangan ketiga ditetapkan pada rapat paripurna Selasa, 22 Juni 2021 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Perpanjangan ini dilakukan atas permintaan Komisi I.

Sigit mengingatkan, RUU PDP merupakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. “RUU ini seharusnya sudah disahkan DPR setahun silam, namun pada 29 September 2020 DPR memutuskan untuk memperpanjang pembahasan RUU ini. Pada 10 Februari 2021, DPR kembali memperpanjang masa pembahasan dan ini selalu berulang setiap DPR masuk masa persidangan baru,” ungkapnya.

“Masa selama setahun ini DPR tidak bisa melakukan lobi-lobi untuk menyatukan pendapat? Kalau misalnya sudah mentok, apa tidak bisa dilakukan voting agar pembahasannya tidak berlarut-larut seperti sekarang?”

-Sigit Widodo, Juru Bicara PSI

Hingga saat ini, belum adanya kesepakatan tentang posisi lembaga khusus pengawasan perlindungan data pribadi menjadi alasan belum disahkannya RUU PDP. Beberapa fraksi di DPR RI meminta lembaga ini berada di bawah presiden, sementara Kementerian Kominfo dan Fraksi Nasdem meminta lembaga ini berada di bawah Kominfo.

PSI berharap segera ada titik temu terkait perbedaan ini. “Masa selama setahun ini DPR tidak bisa melakukan lobi-lobi untuk menyatukan pendapat? Kalau misalnya sudah mentok, apa tidak bisa dilakukan voting agar pembahasannya tidak berlarut-larut seperti sekarang?” kata Sigit.

Sigit mengingatkan, masyarakat sudah kesal dengan kinerja DPR yang semakin memburuk. “Ketika bulan lalu seorang anggota DPR mengungkapkan besarnya pendapatan yang diperoleh dari sekian banyak tunjangan, masyarakat semakin mempertanyakan kinerja DPR ini. Seberapa susahnya sih, lebih serius lagi membahas RUU-RUU Prolegnas yang sudah ditetapkan sendiri oleh DPR?” ujarnya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menyesalkan dihambur-hamburkannya anggaran DKI Jakarta untuk membiayai penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E. Menurut juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, Jumat (1/10/2021), dana Rp 1 triliun bisa digunakan untuk banyak hal selama pandemi, termasuk memberikan gawai kepada semua siswa untuk belajar jarak jauh.

Pada Maret 2021 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan Gubernur DKI Anies Baswedan telah membayar sebesar hampir Rp 1 triliun kepada FEO Ltd, promotor dan pemegang lisensi Formula E. “Bayangkan kalau dana sebesar itu digunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh selama pandemi,” ujar Sigit.

Menurut Sigit, salah satu kendala utama yang dihadapi siswa saat belajar dari rumah adalah tidak adanya perangkat dan koneksi internet yang memadai. “Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun lalu sudah memberikan kuota gratis kepada seluruh peserta didik di Indonesia. Alangkah eloknya kalau pemerintah provinsi menganggarkan dana untuk menyediakan gawai gratis,” ujarnya.

“Jika Rp 1 triliun dibagi dengan jumlah siswa di Jakarta, tiap siswa bisa mendapat lebih dari Rp 735 ribu. Jumlah ini cukup untuk menyediakan satu tablet sederhana untuk setiap siswa,”

-Sigit Widodo, Juru Bicara PSI

Sigit mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan ada 1.358.886 siswa di seluruh DKI Jakarta pada 2020. “Jika Rp 1 triliun dibagi dengan jumlah siswa di Jakarta, tiap siswa bisa mendapat lebih dari Rp 735 ribu. Jumlah ini cukup untuk menyediakan satu tablet sederhana untuk setiap siswa,” kata Sigit.

Namun jika nilainya dirasa terlalu kecil untuk membeli tablet yang layak, Sigit menyarankan tablet gratis hanya dibagikan untuk siswa di sekolah negeri. “Ada 890 ribu siswa sekolah negeri di seluruh DKI Jakarta. Anggarkan saja satu juta untuk satu siswa sehingga dibutuhkan dana Rp 890 miliar. Sisanya yang Rp 110 miliar digunakan untuk subsidi gawai 468 ribu siswa lainnya yang bersekolah di sekolah swasta,” ujar Sigit menjelaskan.

Masih menurut Sigit, kalau saja itu dilakukan ketimbang dananya dihamburkan untuk hajatan Formula E, sejak tahun silam seluruh siswa di DKI Jakarta bisa menjalankan sekolah jarak jauh tanpa masalah yang berarti. “Sayang, Pak Anies lebih memilih dana Rp 1 triliun itu dibayarkan untuk Formula E di saat Indonesia mulai masuk ke masa Pandemi Covid-19 tahun lalu,” sesal Sigit.

Komunitas #SaveJanda mengecam rilis yang dibuat oleh Partai Keadilan Sejahtera tentang Program Solidaritas Tiga Pihak. Program yang secara spesifik mendorong para kader partai tersebut untuk poligami dengan janda dinilai sangat merendahkan perempuan yang berstatus janda.

“Sebagai partai politik, seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka. Narasi-narasi misoginis seperti himbauan kader untuk poligami dengan janda hanya memperburuk stigma tersebut.” Demikian disampaikan Mutiara Proehoeman selaku Founder Komunitas Save Janda dalam keterangan tertulis, Kamis 30 September 2021.

Lebih jauh Mutiara menghimbau kepada semua pihak untuk berhenti memposisikan perempuan sebagai objek. Pernikahan bukan hadiah apalagi pertolongan bagi perempuan. Pernikahan adalah kesepakatan bersama dua belah pihak sebagai subjek, yang didasari oleh kesadaran, cinta dan kasih sayang antara keduanya. Dalih menolong janda dan anak yatim dengan poligami dinilai sebagai sebuah narasi kemunduran yang menghianati perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

“Solusi bagi kemiskinan dan kesulitan ekonomi perempuan bukanlah poligami. Solusi bagi kemiskinan yang dialami oleh perempuan janda adalah program-program pemberdayaan, bantuan modal usaha, pelatihan-pelatihan serta akses terhadap lapangan pekerjaan.

-Mutiara Proehoeman, Founder Komunitas Save Janda

“Kami menyadari bahwa kemiskinan masih menjadi problem bagi banyak perempuan di Indonesia, terlebih janda. Tapi tentu saja solusi bagi kemiskinan dan kesulitan ekonomi perempuan bukanlah poligami. Solusi bagi kemiskinan yang dialami oleh perempuan janda adalah program-program pemberdayaan, bantuan modal usaha, pelatihan-pelatihan serta akses terhadap lapangan pekerjaan. Anak yatim dibantu dengan beasiswa atau program orang tua asuh, bukan mempoligami ibunya,” tutup Mutiara.

Sebelumnya diketahui dari laman berita online detik.com, Partai Keadilan Sejahtera mensosialisasikan program Solidaritas Tiga Pihak. Program tersebut mendorong dan menghimbau para kader yang mampu untuk berpoligami dengan janda. Aturan tersebut tercantum dalam program UPA di poin 8 yang berbunyi: Anggota laki-laki yang mampu dan siap beristeri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil dan awanis.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat menyayangkan dana yang demikian fantastis untuk ajang balap mobil Formula E di tengah kondisi sulit akibat pandemi Covid-19. Akan jauh lebih baik jika uang tersebut digunakan untuk menyelamatkan perempuan dari kekerasan.

“Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2020 mengungkapkan DKI Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai provinsi tertinggi angka kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana akan mengoptimalkan bonus demografi jika Pemprov DKI Jakarta tidak punya keberpihakan terhadap perempuan? Ini ironis. Di saat ada ribuan perempuan dan anak hidup dalam ketakutan, Pak Anies lebih antusias menggelontorkan uang untuk memfasilitasi tamu asing adu balap mobil listrik,” kata Juru Bicara DPP PSI, Mary Silvita, Minggu 25 September 2021.

 

Ini ironis. Di saat ada ribuan perempuan dan anak hidup dalam ketakutan, Pak Anies lebih antusias menggelontorkan uang untuk memfasilitasi tamu asing adu balap mobil listrik.”

-Mary Silvita, Juru Bicara PSI

Data Komnas Perempuan, pada 2020, menyebut terjadi 2.461 kasus kekerasan terhadap perempuan di DKI Jakarta. 2.052 kasus terjadi di ranah domestik (83,38%), sisanya terjadi di ranah publik sebanyak 392 kasus (15,93%).

Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak (KSPPA) DPP PSI mencatat berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dan anak korban kekerasan seksual dalam mengakses pertolongan dan penegakan hukum. Sebagai contoh, kata Mary, tidak ada sosialisasi dan edukasi memadai tentang kekerasan seksual di dalam masyarakat menjadikan para korban sering harus menanggung beban berlapis. Selain beban psikologis, mereka juga mendapat berbagai bentuk perundungan.

“Rp 1 triliun akan sangat berarti bagi korban untuk mendapatkan pemulihan, baik fisik maupun psikis. Rp 1 triliun akan menyelamatkan banyak perempuan melalui program proteksi yang memadai untuk mencegah kekerasan di dalam rumah maupun di tempat kerja, program edukasi dan sosialisasi agar budaya menyalahkan korban tidak lagi lestari, atau program pembebasan biaya visum dan pengobatan para korban. Banyak hal yang bisa dilakukan jika saja ada keberpihakan nyata,” pungkas Mary.

Sejak awal, PSI menolak penyelenggaraan Formula E di tengah pandemi dan uangnya berasal dari APBD. Pekan ini, Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha menyuarakan kembali sikap tersebut dalam sebuah video yang viral di media sosial.